Breaking News

Meningkatkan Kapasitas Ppid Utama Dan Ppid Pembantu Melalui Workshop

PALANGKA RAYA – Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin setiap orang dalam mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sekretariat Negara terus berupaya menjalankan amanat undang-undang dimaksud agar sesuai dengan prinsip good government serta semakin memantapkan proses reformasi birokrasi yang telah berjalan. Dalam rangka hal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Workshop Tata Kelola Informasi Publik Tahun 2017 di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (15/5).

Acara ini dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Hengky Mangkin mewakili Pj. Sekda Kalteng Syahrin Daulay, serta Kabag Pelayanan Informasi Biro Humas Kemkominfo RI Soekartono, S.IP, M.Si yang disambut langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Herson B. Aden, M.Si yang sekaligus memberikan laporan tim pelaksana kegiatan.
Herson B. Aden menekankan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama maupun PPID Pembantu.

Sedangkan dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekobang, Pj. Sekda mengingatkan seluruh badan publik akan kewajiban mereka untuk membuka akses atas informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan-peraturan turunannya.
Mengingat keberadaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik se-Kalteng merupakan SOPD yang baru, maka menurut Pj. Sekda, sudah sewajarnya untuk mulai berbenah diri dengan mengembangkan kapasitas selaku PPID Utama, melalui berbagai pelatihan, seperti yang dilaksanakan kali ini.

Sementara itu, narasumber dalam workshop kali ini, Soekartono, S.IP, M.Si, dari Kementerian Kominfo RI menekankan bahwa tujuan dari UU KIP adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang selama ini telah ada di badan publik. “Peningkatan pengelolaan ini diharapkan bisa menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, cepat, tepat, murah, dan sederhana,” jelasnya.

Pada sesi kedua kegiatan, Kabag Pelayanan Informasi pada Biro Humas Kemkominfo RI ini membimbing para peserta untuk menyusun simulasi daftar informasi yang dikecualikan sebagai bagian dari uji konsekuensi untuk informasi-informasi yang tidak dapat dipublikasikan.

sumber : http://ppid.kalteng.go.id/baca/meningkatkan-kapasitas-ppid-utama-dan-ppid-pembantu-melalui-workshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*