Breaking News

BATAS – BATAS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MEDIA SOSIAL

Ogesy, Palangka Raya – “Siapa yang menguasa informasi, maka dialah yang mengasai dunia”. Ungkapan ini kerapkali digunakan untuk menjelaskan betapa pentingnya mengelola informasi. Saat ini dengan berbekal akses internet yang cepat, jutaan informasi dapat kita peroleh dengan bebas.

Di era reformasi terjadi pergeseran paradigma, dari “semua informasi tertutup kecuali yang diizinkan terbuka” menjadi “semua informasi terbuka kecuali yang diizinkan tertutup atau tidak boleh diakses”. Ditambah dengan hadirnya Undang – undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga masyarakat Indonesia dapat memperoleh berbagai informasi publik yang dibutuhkan dari berbagai lembaga publik. Namun demikian, tidak lantas semua informasi publik dapat diakses sebebas-bebasnya tanpa adanya batasan.

Saat ini, jagad internasional mulai ramai dengan hadirnya berbagai macam media sosial seperti facebook, twitter, google+, instagram, path, Tumblr, Pinterest, dan sejenisnya. Jejaring sosial tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi antar individu, namun juga beragam informasi dari seluruh bagian dunia. Meskipun memudahkan kita dalam memperoleh informasi , namun tidak sedikit informasi yang ada di jejaring sosial diragukan validitasnya. Oleh karena itu kita perlu bijak dalam mengakses informasi yang bersifat publik. Peluang inilah yang digunakan oleh Badan Publik untuk menyebarkan informasi publik melalui media sosial yang dapat memudahkan masyarakat luas untuk berinteraksi langsung dan memperoleh informasi dengan cepat dan fleksibel.

Batasan dalam Keterbukaan Informasi Publik

Batasan dalam keterbukaan informasi publik bertujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dan bencana sosial akibat informasi tertentu sehingga membahayakan stabilitas nasional. Batasan keterbukaan informasi terangkum dalam jenis informasi yang dikecualikan untuk konsumsi publik secara umum. Apabila diprosentasikan pun jumlah informasi yang dikecualikan tidaklah banyak dan sebagian besar bersifat sementara. Menurut undang-undang keterbukaan informasi publik, informasi yang dikecualikan untuk diakses, yaitu:

  1. Informasi yang dapat membahayakan negara, seperti informasi tentang sumber daya alam, kekuatan pertahanan militer, dan jenis-jenis informasi intelijen lainnya;
  2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat, seperti dokumen-dokumen internal perusahaan;
  3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, seperti rekam medis;
  4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
  5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Dalam kaitannya dengan aksesibilitas informasi yang dikecualikan, lembaga publik perlu menjelaskan alasan dari pengecualian tersebut. Penjelasan tersebut diutarakan sehingga publik tidak merasa terhalangi haknya untuk memperoleh informasi.

 Keterbukaan informasi merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya good governance. Kebebasan masyarakat untuk mengakses beragam informasi publik yang dihasilkan oleh badan publik pun diatur dalam perundang-undangan. Namun demikian, kebebasan tersebut juga perlu dicermati agar tidak menjadi pemicu ketegangan sosial maupun ketidakstabilan nasional. Hal ini dianggap perlu karena tidak sedikit informasi yang beredar di masyarakat, diragukan validitasnya, terutama di jejaring sosial. Masyarakat yang bijak akan memahami bahwa batasan dalam keterbukaan informasi menjadi media kontrol dalam tata penyelenggaraan negara. Dengan demikian, diharapkan badan publik dapat lebih baik dalam melayani segala kebutuhan masyarakat dengan adil, proporsional dan bertanggung jawab. 

(sumber : Siswadi, Gun Gun, 2017, Meningkatkan Akses dan Kualitas Informasi Publik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*